“Mengingat kepada pembentuk undang-undang untuk menghargai kedaulatan rakyat dalam memilih wakilnya atau pemimpinnya,” tutur Aris.
Gerakan Rakyat menilai bahwa selama ini penerapan ambang batas yang tinggi lebih terasa digunakan sebagai alat rekayasa politik oleh partai tertentu guna mempertahankan dominasi dan meniadakan kompetisi secara adil.
Artikel Terkait
Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H Akan Digelar 17 Februari 2026
Pimpinan Redaksi Mojokerto:Sambut Bulan Ramadhan Dengan Hati yang Bersih dan Penuh Kedamaian
Pengurus DPD Partai Gerakan Rakyat Datangi ke KPU Kota Mojokerto
Muncul Dugaan Bullying di Kasus Bunuh Diri Bocah SD NTT, Ini Kata Polisi
Pemkab Mojokerto mengadakan Festival Aspirasi BAM DPR RI
Ahmad Dzaki Akmal Yuda IMM UPN Respek Janji Walikota Surabaya Eri Cahyadi Untuk IMM Di Surabaya
Cara Menulis Konten Berkualitas dan Menarik
Partai Gerakan Rakyat Magetan Jawa Timur Kantongi Surat Terdaftar dari Bakesbangpol Pemkab
Bahas Program Pelatihan, Bidang Ideologi Politik Silaturahmi dengan DPC Gerakan Rakyat Kecamatan Karang Pilang Surabaya
Bersama Merawat Persatuan Bangsa, Kajati Jatim Hadiri Mujahadah Kubro Satu Abad NU di Malang