Eks PM Singapura: Sikap sepihak AS, termasuk aksi militer di Venezuela, akan berdampak secara geopolitik

Mojokerto24-Singapura “sangat prihatin” atas intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela karena bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ujar Mantan Perdana Menteri yang kini menjabat Menteri Senior Singapura, Lee Hsien Loong, dalam sebuah forum akademik pada Kamis (8/1).

Lee mengatakan Venezuela merupakan “negara yang kompleks” dengan sejumlah persoalan, mulai dari legitimasi pemerintahannya, sampai berbagai kasus narkotika dan pengungsi yang berdampak pada AS dan negara-negara tetangga. Namun, hal tersebut “tidak lantas jadi pembenaran intervensi militer oleh satu negara terhadap negara lain secara sepihak dan tanpa otorisasi yang sepatutnya”.

Pernyataan itu disampaikan Lee dalam Regional Outlook Forum 2026 yang digelar lembaga pemikir Singapura, ISEAS – Yusof Ishak Institute, di Marina Bay Sands Expo and Convention Centre.

Dalam serangan pada 3 Januari tersebut, AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Maduro mengajukan Pembelaan tidak bersalah atas dakwaan narkotika di pengadilan federal Manhattan pada Senin. Ia menghadapi empat dakwaan, termasuk narkoterorisme, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senapan mesin dan alat peledak.

Lee mengatakan, intervensi AS ke Venezuela memiliki konsekuensi langsung dengan terciptanya kesan "keberhasilan militer yang spektakuler".

“Namun menurut saya, konsekuensi jangka panjangnya terhadap sistem internasional adalah yang harus kita khawatirkan. Dari sudut pandang negara kecil, jika seperti itu cara dunia bekerja, maka kita akan menghadapi masalah,” ujarnya kepada sekitar 650 peserta yang terdiri atas kalangan akademisi, pejabat dalam dan luar negeri, para anggota parlemen, serta tamu lainnya.

Kementerian Luar Negeri Singapura pada 4 Januari menyatakan bahwa Singapura memegang teguh komitmen pada hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB yang melindungi kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah semua negara, khususnya negara-negara kecil.

Kemlu Singapura menambahkan, Singapura secara konsisten menentang tindakan apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional oleh pihak mana pun, termasuk intervensi militer asing di negara mana pun.

Lee mengatakan bahwa Singapura selalu menyatakan posisinya “secara tegas dan tanpa keraguan dalam setiap persoalan seperti ini”, apa pun situasinya, termasuk terkait serangan terhadap Ukraina pada 2022 dan negara Karibia Grenada pada 1983.

Pada Maret 2022, Singapura termasuk di antara negara-negara yang menjadi salah satu sponsor dan memberikan suara mendukung Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 yang mengecam agresi Rusia terhadap Ukraina serta menyerukan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina.

Singapura juga mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengecam invasi AS ke Grenada pada 1983, yang saat itu diperintahkan Presiden Ronald Reagan dengan dalih adanya ancaman dari rezim Marxis Grenada terhadap warga AS di negara tersebut.

AS LEBIH MEMILIH BERTINDAK SEPIHAK

Telah terjadi perubahan strategis yang besar secara global dalam setahun terakhir, termasuk di bidang perdagangan dan keamanan, kata Lee dalam dialog dengan Profesor Chan Heng Chee, ketua dewan wali ISEAS – Yusof Ishak Institute.

Salah satu perubahan yang kentara adalah “AS menjadi lebih memilih bertindak sepihak ketika menilai kepentingan nasionalnya menuntut hal tersebut”, ujar Lee, seraya mencontohkan langkah AS di Timur Tengah—ketika AS menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025—serta di Nigeria dan, terbaru, di Venezuela.

Dalam jangka pendek, tindakan-tindakan seperti itu terkadang menghasilkan kesan yang “spektakuler dan bahkan positif”, ujarnya. Di Timur Tengah, misalnya, telah terjadi gencatan senjata di Gaza, meskipun belum sempurna.