Kredit UMKM Melambat, Ini Penyebabnya

Mojokerto24-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap faktor yang mempengaruhi perlambatan penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam satu tahun terakhir, antara lain dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global dan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPB) OJK Dian Ediana Rae mencatat adanya perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai dampak dari tekanan daya beli pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Kemudian, risiko kredit UMKM dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya. Dian juga mencatat, proses pemulihan UMKM dari dampak pandemi Covid-19 relatif lebih lambat dibandingkan korporasi.

“Penyaluran kredit UMKM per posisi Januari 2026 sebetulnya sudah mencapai angka Rp1.482,99 triliun. Memang terdapat tren pertumbuhan pembiayaan yang cenderung melambat dalam kurun waktu setahun terakhir,” kata dia.

Meskipun demikian, ujar Dian, perbankan masih cukup optimistis terhadap pertumbuhan kredit UMKM, tecermin dari proyeksi kredit segmen ini yang diyakini tumbuh positif pada akhir 2026. Ia menyampaikan, berbagai program dan kebijakan dari pemerintah diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kepada debitur UMKM dengan prospek usaha yang baik untuk melakukan ekspansi.

Terkait dengan program dan kebijakan dari pemerintah, OJK mendukung penyaluran kredit usaha kecil atau kredit usaha rakyat (KUR) serta kredit program lainnya yang secara umum ditujukan kepada UMKM.

Beberapa peran OJK dalam pengembangan UMKM termasuk mendukung penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit program. OJK juga melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan penyalur KUR dan kredit program lainnya, serta lembaga penunjang seperti penjaminan dan asuransi kredit.

Sebagai wujud dukungan terhadap penyaluran kredit UMKM, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) tentang Akses Pembiayaan UMKM yang mewajibkan bank dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) untuk menyediakan skema pembiayaan yang inklusif dan terjangkau sehingga diharapkan dapat mempermudah akses UMKM dalam mendapatkan pembiayaan.

Selanjutnya, OJK juga telah membentuk secara resmi Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap program pemerintah serta mendorong dan memajukan UMKM secara berkesinambungan.

Sebagai informasi, penyaluran kredit perbankan pada Januari 2026 mencapai Rp8.557 triliun atau tumbuh sebesar 9,96 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan posisi Desember 2025 yang tumbuh 9,63 persen yoy.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 22,38 persen yoy, diikuti oleh kredit konsumsi 6,58 persen yoy. Sedangkan kredit modal kerja tercatat tumbuh 4,13 persen yoy. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 16,07 persen yoy. Sementara ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh sebesar 13,43 persen yoy.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan penyaluran kredit perbankan untuk sektor UMKM di luar program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 baru mencapai 19,4 persen dari total alokasi kredit nasional. Maman menyebut dari total alokasi kredit perbankan sebesar Rp8.149 triliun pada 2025, hanya sekitar Rp1.580 triliun yang tersalurkan ke UMKM.

Angka tersebut masih jauh dari target 25 persen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 atau yang seharusnya mencapai Rp2.100 triliun. “Realisasi baru 19,4 persen, artinya masih ada sekitar 6 persen yang belum mampu kita penuhi,” ujar dia.

Sementara itu, Maman menyebut Rp6.569 triliun di antaranya atau 80,6 persen mengalir ke sekitar 50 korporasi besar. Menteri UMKM menekankan bahwa evaluasi kredit di luar KUR akan menjadi prioritas agar pembiayaan benar-benar mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Ia juga mengatakan pemerintah terus mendorong pembiayaan KUR sebagai instrumen utama meningkatkan daya saing pelaku UMKM.

Pada 2026, penyaluran KUR ditargetkan sebesar Rp295 triliun dengan debitur baru mencapai 1,37 juta. Adapun realisasi penyaluran KUR pada 2025 mencapai Rp270 triliun, dengan 4,58 juta debitur, terdiri atas 2,75 juta debitur baru dan 1,54 juta debitur graduasi. Dari jumlah tersebut, penyaluran ke sektor produktif mencapai Rp163,9 triliun.