Mojokerto24-Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menuai penolakan. PDI Perjuangan dan Gerakan Rakyat secara tegas menyatakan sikap menolak pilkada PDI Perjuangan menegaskan pilkada langsung merupakan amanat Reformasi yang memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Alasan efisiensi anggaran dinilai tidak relevan jika harus dibayar dengan pencabutan hak politik warga negara.
Senada, Gerakan Rakyat menilai pengalihan pilkada ke DPRD berisiko mempersempit partisipasi publik dan memperkuat dominasi elite politik. Di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, mekanisme tertutup justru dinilai membuka ruang politik transaksional.Menjaga Pilkada Langsung berarti menjaga Reformasi dan masa depan demokrasi.Rakyat harus tetap memilih pemimpinnya sendiri.
Bang Aris Mengatakan kami setuju menolak keras atas pilkada Di pilih Oleh DPRD Karena nantinya kita takut anggota semena-mena memberikan keputusan yang meresahkan rakyat dan harusnya pesta rakyat yaitu PILKADA adalah momentum Rakyat Mengenal Wakilnya dan yang bisa memberikan keputusan yang terbaik buat rakyatnya,ungkap. Selaku Pengurus DPD Kota Mojokerto Di Temui Media Mojokerto24.